Dalam beberapa tahun terakhir, isu Permanent Establishment (BUT) atau permanent establishment semakin relevan bagi pelaku usaha di daerah yang berkembang secara ekonomi, termasuk Samarinda. Masuknya investasi asing, proyek berbasis sumber daya alam, serta meningkatnya aktivitas lintas negara membuat konsep BUT pajak internasional Samarinda tidak lagi bersifat teoritis. Bagi bisnis lokal maupun perusahaan asing yang beroperasi di Kalimantan Timur, pemahaman yang keliru tentang permanent establishment Samarinda dapat berujung pada risiko pajak yang signifikan.
Secara sederhana, BUT menentukan apakah perusahaan luar negeri memiliki kehadiran usaha yang cukup di Indonesia sehingga Indonesia berhak memajaki penghasilan dari aktivitas tersebut. Konsekuensinya bukan hanya pada pajak penghasilan badan, tetapi juga pada kewajiban administrasi, pelaporan, dan potensi pemeriksaan pajak. Karena itu, memahami pengertian dan dampak BUT sejak awal merupakan langkah strategis bagi keberlanjutan bisnis.
Pengertian Permanent Establishment (BUT) dalam Perspektif Pajak
Hukum pajak Indonesia mengatur BUT dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal ini menjelaskan bahwa BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan orang pribadi atau badan luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Contohnya mencakup kantor cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, hingga proyek konstruksi dengan jangka waktu tertentu.
Definisi ini sejalan dengan konsep permanent establishment dalam OECD Model Tax Convention yang menjadi rujukan banyak negara, termasuk Indonesia. OECD menekankan bahwa BUT bergantung pada adanya fixed place of business yang relatif permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha.
Pandangan Ahli tentang Konsep BUT
Dalam berbagai publikasi akademik dan analisis kebijakan, para ahli perpajakan menegaskan bahwa BUT berfungsi sebagai nexus pajak, yaitu penghubung antara yurisdiksi suatu negara dengan hak pemajakan atas laba usaha asing. Literatur Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menjelaskan bahwa keberadaan BUT menggeser hak pemajakan dari negara domisili ke negara sumber penghasilan. Artikel dan buku DDTC menelusuri pandangan ini melalui pembahasan Pasal 7 tax treaty dan kaitannya dengan definisi BUT. Dengan demikian, ketika entitas asing memenuhi kriteria BUT di Indonesia, Indonesia mengenakan pajak atas laba yang berasal dari kegiatan BUT tersebut, tanpa melihat domisili perusahaan induk.
Landasan Hukum BUT di Indonesia
Selain UU PPh, Indonesia mengatur BUT dalam berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra. Dalam P3B, perjanjian merinci definisi permanent establishment, termasuk pengecualian untuk kegiatan persiapan atau penunjang (preparatory or auxiliary activities).
Perbedaan antara ketentuan domestik dan P3B menjadi penting bagi bisnis di Samarinda yang berhubungan dengan mitra asing. Berdasarkan asas lex specialis, ketentuan dalam P3B dapat mengesampingkan aturan domestik sepanjang mengatur hal yang sama. Oleh karena itu, analisis BUT tidak bisa dilepaskan dari konteks perjanjian pajak internasional yang relevan.
Dampak BUT bagi Bisnis di Samarinda
Bagi bisnis di Samarinda, keberadaan BUT membawa dampak langsung pada kewajiban pajak. Perusahaan asing yang memenuhi kriteria BUT wajib mendaftar pajak, menyelenggarakan pembukuan, serta melaporkan dan membayar pajak atas laba BUT. Namun, banyak perusahaan belum menyadari kewajiban ini, terutama dalam proyek jangka menengah seperti konstruksi, pertambangan, dan jasa teknik.
Selain itu, penetapan BUT juga meningkatkan risiko pemeriksaan pajak. DJP memiliki kewenangan untuk menilai apakah aktivitas suatu entitas asing telah memenuhi kriteria BUT, meskipun perusahaan tersebut menganggap kegiatannya bersifat sementara. Di Samarinda, risiko ini semakin relevan seiring meningkatnya proyek investasi dan kerja sama dengan pihak luar negeri.
Tantangan Penentuan BUT dalam Praktik
Penentuan BUT tidak selalu sederhana. Banyak kasus sengketa pajak muncul karena perbedaan interpretasi atas durasi proyek, tingkat kemandirian perwakilan, atau sifat kegiatan usaha. Misalnya, penggunaan agen atau kontraktor lokal dapat menimbulkan agency permanent establishment apabila agen tersebut memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak atas nama perusahaan asing.
Dalam konteks ini, para ahli perpajakan menekankan pentingnya analisis fakta (substance over form). Artinya, penilaian BUT tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada realitas ekonomi dari kegiatan yang dijalankan.
Peran Konsultan Pajak dalam Mengelola Risiko BUT
Menghadapi kompleksitas tersebut, banyak perusahaan di Samarinda memilih melibatkan konsultan pajak yang memahami pajak internasional. Konsultan membantu melakukan risk assessment atas potensi BUT, menelaah kontrak, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU PPh dan P3B yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk mencegah sengketa pajak yang dapat berdampak pada arus kas dan reputasi bisnis.
FAQ’s
BUT adalah bentuk kehadiran usaha perusahaan asing di Indonesia yang menimbulkan hak pemajakan bagi negara sumber atas laba usaha tersebut.
Perusahaan atau individu luar negeri yang menjalankan usaha melalui tempat usaha tetap, proyek, atau agen yang memenuhi kriteria UU PPh dan P3B.
Ketika proyek berlangsung melebihi jangka waktu tertentu atau memiliki sifat permanen sesuai ketentuan perjanjian pajak.
Dalam UU PPh Pasal 2 ayat (5) serta Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan.
Karena BUT menentukan negara mana yang berhak memajaki laba usaha perusahaan asing.
Dengan melakukan analisis aktivitas usaha, menelaah kontrak lintas negara, dan berkonsultasi dengan ahli pajak internasional.
Kesimpulan
Pengertian permanent establishment atau BUT bukan sekadar konsep akademik, melainkan isu praktis yang berdampak langsung pada bisnis di Samarinda. Dalam iklim investasi dan kerja sama lintas negara yang semakin intens, pemahaman yang tepat tentang BUT menjadi kunci untuk menghindari risiko pajak yang tidak perlu. Dengan memahami landasan hukum, pandangan ahli, serta implikasi praktisnya, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan patuh terhadap aturan.
Jika bisnis Anda memiliki aktivitas lintas negara atau bekerja sama dengan pihak asing, hubungi konsultan tepercaya untuk membantu menganalisis risiko BUT dan memastikan kepatuhan pajak internasional secara aman dan berkelanjutan.
Hubungi jasa konsultan pajak daerah Samarinda dan sekitarnya : call/WA 08179800163
