Dalam era globalisasi, perusahaan di Samarinda semakin sering melakukan transaksi lintas negara. Kondisi ini menimbulkan risiko pajak berganda, di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua yurisdiksi. Pemahaman dan pemanfaatan tax treaty Samarinda menjadi krusial untuk menghindari beban pajak berlebih. Tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda adalah instrumen hukum yang memungkinkan perusahaan membayar pajak secara proporsional dan mengurangi risiko double taxation. Bagi perusahaan yang memiliki operasi internasional, memahami mekanisme ini merupakan strategi penting untuk efisiensi fiskal dan kepatuhan.
Baca Juga : https://citraglobalsamarinda.com/tax-risk-management-bisnis-samarinda/
Apa Itu Tax Treaty dan Dasar Hukum di Indonesia
Tax treaty adalah perjanjian bilateral antara dua negara untuk mencegah pajak berganda dan mendorong investasi lintas negara. Indonesia mengatur tax treaty melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah. Pemerintah mempublikasikan perjanjian ini di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga publik dapat mengaksesnya sebagai referensi.
Bagaimana Tax Treaty Mengurangi Pajak Berganda
Prinsip utama penghindaran pajak berganda Samarinda melalui tax treaty adalah pembagian hak pemajakan antara negara sumber penghasilan dan negara domisili wajib pajak. Misalnya, treaty menurunkan tarif pajak untuk penghasilan royalti, bunga, atau dividen dibandingkan tarif nasional. Selain itu, perusahaan dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap pajak domestik. Dengan demikian, perusahaan di Samarinda bisa mengefisienkan beban pajak secara legal, tanpa melanggar peraturan.
Cara Memanfaatkan Tax Treaty
1. Cek Perjanjian Pajak
Pastikan Indonesia memiliki tax treaty dengan negara tujuan transaksi. Informasi resmi tersedia di DJP. Langkah ini mencegah pajak ganda dan mempermudah perencanaan pajak internasional.
2. Periksa Kelayakan Penghasilan
Periksa jenis penghasilan yang diterima, seperti dividen, royalti, bunga, atau jasa manajemen, dan pastikan penghasilan tersebut memenuhi ketentuan treaty agar klaim diterima.
3. Siapkan Dokumen Pendukung
Kumpulkan Certificate of Domicile dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lengkap mempermudah verifikasi DJP dan meningkatkan peluang klaim disetujui.
4. Klaim Kredit Pajak di Indonesia
Setelah membayar pajak di luar negeri, klaim kredit sesuai Pasal 25 dan 26 UU PPh untuk mengurangi pajak domestik. Pastikan pencatatan dan dokumen lengkap agar klaim sah dan efisien.
5. Gunakan Konsultan Pajak
Konsultan pajak internasional membantu menilai kelayakan klaim, memastikan kepatuhan, dan mengurangi risiko sengketa. Pendekatan ini membuat proses lebih aman dan terpercaya.
Manfaat Strategis bagi Perusahaan di Samarinda
Pemanfaatan tax treaty membawa keuntungan signifikan, terutama bagi perusahaan jasa dan perdagangan internasional. Selain mengurangi beban pajak, strategi ini meningkatkan likuiditas, memperkuat daya saing di pasar global, dan meminimalkan risiko audit atau sengketa pajak. Menurut penelitian DDTC (Danny Darussalam Tax Center), penerapan tax treaty yang tepat dapat mengurangi effective tax rate hingga 10–15% untuk penghasilan lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan internasional menjadi aset strategis bagi perusahaan di Samarinda.
Tantangan dan Risiko Pemanfaatan Tax Treaty
Meskipun tax treaty menawarkan peluang penghematan, perusahaan menghadapi risiko jika tidak memanfaatkannya dengan tepat. Misalnya, pihak yang tidak berhak menggunakan treaty atau kelalaian dalam mendokumentasikan transaksi dapat membuat DJP menolak klaim, mengenakan denda, atau memicu sengketa. Karena itu, perusahaan harus mencatat transaksi dengan rapi dan selalu berkonsultasi dengan profesional pajak.
FAQ’s
Tax treaty adalah perjanjian bilateral antara dua negara untuk mencegah pajak berganda dan mengatur pembagian hak pemajakan.
Tax treaty membantu mengurangi pajak berganda, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat daya saing bisnis internasional.
Seluruh wajib pajak yang memiliki penghasilan lintas negara, baik individu maupun badan usaha, dapat memanfaatkan ketentuantreaty yang berlaku.
Tax treaty diterapkan saat perusahaan membayar pajak di negara sumber penghasilan dan memenuhi syarat administratif seperti bukti domisili dan dokumen pendukung.
Informasi lengkap tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan publikasi peraturan perundang-undangan terkait PPh.
Dengan menyiapkan dokumen lengkap, memahami ketentuan treaty, mengklaim foreign tax credit, dan menggunakan jasa international tax consultant.
Kesimpulan
Pemanfaatan tax treaty Samarinda merupakan strategi penting untuk penghindaran pajak berganda Samarinda secara legal dan efisien. Dengan memahami aturan, menyiapkan dokumen lengkap, serta melibatkan konsultan pajak profesional, perusahaan dapat mengurangi risiko audit, mengefisienkan pajak, dan menjaga keberlanjutan bisnis internasional. Gunakan professional advisory untuk memastikan semua prosedur sesuai hukum dan hasil optimal.
Hubungi jasa konsultan pajak daerah Samarinda dan sekitarnya : call/WA 08179800163
