Dalam iklim perpajakan yang semakin transparan dan berbasis risiko, pelaku usaha perlu memperhatikan cara melakukan tax review di Samarinda. Kota ini memiliki aktivitas ekonomi yang terus tumbuh, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mengandalkan risk based audit untuk menentukan wajib pajak yang diperiksa. Kondisi ini membuat perusahaan tidak bisa hanya bersikap reaktif. Evaluasi pajak internal menjadi langkah strategis untuk menjaga kepatuhan dan stabilitas bisnis.
Melalui prosedur tax review Samarinda, perusahaan dapat menilai posisi pajaknya secara menyeluruh sebelum muncul potensi pemeriksaan. Tax review internal bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, karena membantu manajemen memahami risiko pajak sekaligus menyiapkan langkah korektif sejak dini.
Tax Review Internal dalam Perspektif Akademik dan Praktik
Secara konseptual, tax review adalah proses menelaah kewajiban pajak perusahaan secara sistematis, mulai dari perhitungan, pelaporan, hingga dokumentasi pendukung. Perusahaan melakukan tax review sebagai instrumen mitigasi risiko pajak yang efektif sebelum otoritas pajak melakukan pemeriksaan. Pandangan ini banyak dirujuk dalam diskursus akademik dan praktik perpajakan di Indonesia.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip self assessment system yang dianut Indonesia, di mana tanggung jawab atas kebenaran pajak berada pada wajib pajak. Oleh karena itu, tax review internal menjadi wujud kehati-hatian perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Dasar Hukum Pelaksanaan Tax Review Internal
Walaupun istilah tax review tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menegaskan kewajiban wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas.
Selain itu, ketentuan mengenai pemeriksaan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan menekankan bahwa koreksi sering muncul akibat ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan pajak. Dengan melakukan tax review internal, perusahaan di Samarinda dapat mengidentifikasi perbedaan tersebut lebih awal dan memperbaikinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahap Awal: Memahami Profil dan Risiko Pajak Perusahaan
Langkah pertama dalam melakukan tax review internal adalah memahami profil pajak perusahaan secara menyeluruh. Tahap ini mencakup identifikasi jenis usaha, sumber penghasilan, serta jenis pajak yang melekat, seperti PPh Badan, PPN, dan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak lainnya. Para ahli perpajakan menilai bahwa pemetaan risiko merupakan fondasi utama tax review, karena tanpa pemahaman ini proses evaluasi cenderung tidak terarah. Bagi perusahaan di Samarinda yang memiliki transaksi rutin dan nilai material signifikan, pemetaan risiko membantu menentukan area mana yang perlu ditelaah lebih mendalam, sehingga proses review menjadi lebih efektif dan efisien.
Penelaahan Data Keuangan dan Pajak
Tahap berikutnya adalah melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan laporan pajak. Dalam prosedur tax review internal, perusahaan perlu memastikan bahwa data akuntansi telah direkonsiliasi dengan pelaporan pajak. Perbedaan perlakuan komersial dan fiskal sering kali menjadi sumber koreksi pajak, sehingga harus diidentifikasi secara cermat.
Literatur perpajakan menyebutkan bahwa sebagian besar temuan pemeriksaan berasal dari ketidakkonsistenan data, bukan semata-mata niat menghindari pajak. Oleh karena itu, penelaahan ini menjadi inti dari cara melakukan tax review Samarinda secara praktis.
Evaluasi Kepatuhan Administratif dan Dokumentasi
Tax review internal juga mencakup evaluasi aspek administratif. Dokumen seperti faktur pajak, bukti potong, kontrak, dan arsip transaksi harus ditelaah untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan fiskal. Dalam praktik, kelemahan dokumentasi sering kali memperlemah posisi wajib pajak saat pemeriksaan, meskipun perhitungan pajaknya sebenarnya sudah benar. Para akademisi perpajakan menekankan bahwa dokumentasi yang rapi merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan pajak. Oleh karena itu, evaluasi administrasi menjadi salah satu tahapan krusial dalam prosedur tax review internal.
Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Perbaikan
Setelah seluruh data ditelaah, hasil tax review internal perlu dirangkum dalam bentuk temuan dan rekomendasi. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas kepada manajemen mengenai potensi risiko pajak dan langkah korektif yang dapat diambil. Rekomendasi ini dapat berupa pembetulan SPT, perbaikan sistem pencatatan, atau penyesuaian prosedur internal. Dalam praktik terbaik, hasil tax review juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan internal perusahaan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Keterlibatan Pihak Profesional dalam Tax Review Internal
Meskipun tax review dapat dilakukan oleh tim internal, banyak perusahaan di Samarinda memilih melibatkan konsultan pajak profesional. Konsultan yang berpengalaman dan terdaftar di organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dapat memberikan sudut pandang independen serta memastikan bahwa proses review dilakukan sesuai perkembangan regulasi terbaru. Bagi perusahaan dengan transaksi kompleks atau riwayat koreksi pajak, keterlibatan profesional sering kali menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tax review.
FAQ’s
Tax review internal adalah proses evaluasi mandiri atas kewajiban pajak perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi risiko sebelum pemeriksaan pajak dilakukan.
Karena membantu perusahaan meminimalkan risiko koreksi pajak, sanksi administrasi, dan sengketa akibat ketidaksesuaian data atau dokumentasi.
Idealnya dilakukan secara berkala, minimal sebelum pelaporan SPT Tahunan atau ketika terdapat perubahan signifikan dalam kegiatan usaha atau regulasi pajak.
Tax review dapat dilakukan oleh tim internal perusahaan, namun untuk hasil yang lebih objektif dapat melibatkan konsultan pajak profesional.
Dasarnya terdapat dalam UU KUP, UU HPP, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewajiban pelaporan pajak secara benar dan lengkap.
Dimulai dari pemetaan risiko pajak, penelaahan data keuangan dan pajak, evaluasi dokumentasi, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan.
Kesimpulan
Melakukan tax review internal merupakan langkah strategis bagi perusahaan di Samarinda untuk menjaga kepatuhan dan mengelola risiko pajak secara proaktif. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis dan berbasis regulasi, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memperbaikinya sebelum berkembang menjadi sengketa. Di tengah sistem self assessment dan pengawasan pajak yang semakin ketat, tax review internal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bisnis yang rasional.
Bagi perusahaan yang ingin memastikan proses tax review berjalan optimal dan sesuai ketentuan hukum, melibatkan pihak berpengalaman dapat menjadi solusi tepat. Hubungi konsultan tepercaya untuk membantu Anda menyusun tax review internal yang terukur, patuh, dan siap menghadapi pemeriksaan pajak.
Hubungi jasa konsultan pajak daerah Samarinda dan sekitarnya : call/WA 08179800163
